Polisi Anggap Margonda Depok Belum Perlu Ganjil-Genap

DEPOK— Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Depok, Komisaris Sutomo, menilai belum perlu diberlakukan pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi ganjilgenap di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Dia juga menyatakan belum diajak membahas soal tersebut oleh Pemerintah Kota Depok. “Karena padatnya (lalu lintas di Margonda) itu hanya pada akhir pekan,” katanya kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, polisi siap mendiskusikan solusi kemacetan di jalur utama Kota Depok sepanjang 4,8 kilometer itu. Sutomo memastikan masukan dan konsep rekayasa lalu lintas yang tepat pasti bakal diterima. “Saat ini biarlah ganjil-genap untuk Asian Games (di DKI Jakarta) saja dulu.” Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, menyatakan tengah mengkaji penerapan ganjilgenap di Jalan Margonda Raya khusus pada akhir pekan. Arus lalu lintas di sana begitu padat tiap akhir pekan, terutama pekan pertama dan keempat tiap bulan. Dia pun telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ihwal rencana tersebut. “(Kajian) dalam tahap finalisasi, bulan ini sudah selesai,” ujarnya, dua hari lalu. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Dadang, jika sosialisasi dilakukan lebih dulu, dikhawatirkan akan terjadi debat kusir. “Jadi pola saya, diselesaikan dulu kajiannya.” Ia menjelaskan bahwa langkah awal harus dimiliki dulu data volume capacity (V/C) ratio, yaitu tingkat kecepatan kendaraan di Jalan Margonda Raya. Dalam kondisi normal, kecepatan kendaraan 40 kilometer per jam. Dalam kondisi arus lalu lintas macet, kecepatan kendaraan 20 km per jam. Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, menyatakan telah diajak berkoordinasi oleh Dinas Perhubungan Depok mengenai kemungkinan penerapan ganjilgenap di Jalan Margonda Raya.

Namun dia belum bisa memastikan kapan uji coba akan dilakukan karena ada beberapa tahap yang harus dipenuhi. “Tunggu hasil kajian Dishub Kota Depok,” ucapnya kepada Tempo. Pada Agustus 2017, Bambang pernah mengusulkan pembatasan sepeda motor di Margonda yang terinspirasi dampak ekonomi pembatasan motor di Jabodetabek yang cukup signifikan. Menurut hasil kajian akademis, penurunan biaya transportasi akibat pembatasan tersebut mencapai triliunan rupiah. Efek positif tersebut belum termasuk penurunan jumlah kecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas. “Kami sudah ada kajian secara akademisnya,” ujar Bambang, kala itu. Pengguna Jalan Margonda Raya, Saipul Akhyar, menyampaikan bahwa kemacetan lalu lintas telah menjadi gambaran sehari-hari di Jalan Margonda. Puncak kepadatan terjadi waktu sore hari. “Kalau sore itu di depan Margo City dan ITC I, (kendaraan) sudah tidak bisa gerak lagi,” katanya. Menurut dia, kondisi terparah terjadi pada akhir pekan karena kendaraan akan masuk ke pusat–pusat perbelanjaan. Saipul tidak terlalu mempersoalkan model kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Depok, asalkan kemacetan bisa teratasi. “Mau ganjil-genap kalau itu bagus tidak masalah, tapi baiknya sih penambahan jalan di Depok,” ujar warga Cimanggis tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *